Konstitusi Negara Filipina

Nama Negara  : Republik Filipina

v Klarifikasi Konstitusi:

KERANGKA KONSTITUSI

Pembukaan

Artikel I                       Wilayah Nasional

Artikel II                      Pernyataan Kebijakan Negara dan Prinsip

Artikel III                     Hak Asasi  Manusia

Artikel IV                    Kewarganegaraan

Artikel V                      Hak Pilih

Artikel VI                    Departemen Legislatif

Artikel VII                   Departemen Eksekutif

Artikel VIII                 Departemen Yudisial

Artikel IX                    Komisi Konstitusi

Artikel X                      Pemerintahan Daerah

Artikel XI                    Pertanggungjawaban Pejabat Negara

Artikel XII                   Ekonomi Nasional dan Warisan

Artikel XIII                  Keadilan Sosial dan Hak asasi manusia

Artikel XIV                  Pendidikan, Ilmu dan Teknologi, Seni, Budaya, Olahraga

Artikel XV                   Kekeluargaan

Artikel XVI                 Ketentuan Umum

Artikel XVII                Amandemen dan perbaikan

Artikel XVIII               Ketetentuan Sementara

Konstitusi Filipina tahun 1987 yang mengikuti model A.S., menetapkan tiga cabang terpisah dalam pemerintah. Cabang eksekutif diketuai oleh presiden dan wakil presiden yang terpilih melalui pemilihan umum secara terpisah untuk masa jabatan enam  tahun. Karena mereka dipilih secara terpisah, mereka tidak mesti menjadi anggota partai yang sama. Dalam kenyataannya, pada tahun 1998, Joseph Estrada dari partai Perjuangan Masa Nasionalis Filipina dipilih sebagai presiden sedangkan Gloria Macapagal Arroyo dari partai Kekuatan Rakyat-Perserikatan Nasional Demokrat Kristen dipilih sebagai wakil presiden. Cabang legislatif yang bicameral (terdiri dari dua dewan) terdiri dari Senat yang beranggotakan 24 orang, dan dipilih secara luas, dan Dewan Perwakilan Rakyat yang beranggotakan 260 orang yang dipilih melalui penunjukkan distrik-distrik. Anggota senat dapat bertugas maksimal dengan dua masa jabatan (satu masa jabatan adalah enam tahun), anggota dewan perwakilan rakyat dapat bertugas dengan maksimal tiga masa jabatan (satu masa jabatan adalah tiga tahun). Badan kehakiman terdiri dari Mahkamah Agung yang beranggotakan 15 orang, yang menerima perkara dalam pembagian tiga divisi yang dibagi antara lima anggota masing-masing (Banks dan Muller 1999, 777 – 780).

Konstitusi menyediakan sebuah perjanjian hak asasi manusia yang memasukkan seluruh bentuk perlindungan dalam perjanjian hak asasi manusia di Amerika Serikat dengan sejumlah bentuk perlindungan tambahan. Misalnya, konstitusi tidak hanya melindungi kebebasan menyatakan pendapat namun juga ekspresi pendapat; tidak hanya perlindungan dari pemeriksanaan tanpa alasan namun juga perlindungan terhadap kebebasan tempat tinggal; perlindungan buruh; urusan kontrak; keyakinan dan aspirasi politik; perlindungan terhadap “hukuman yang mendegradasikan secara fisik dan psikologis terhadap tahanan atau penggunaan fasilitas hukuman yang di bawah standar.” Pasal VIII dari konstitusi mengharuskan pemerintah agar mengatur barang milik dan lingkungan kerja untuk dapat mempromosikan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Walaupun hukuman mati dibatalkan pada Konstitusi tahun 1987, namun pembatalan dicabut pada tahun 1993 untuk tiga belas jenis kejahatan, termasuk penculikan, pembunuhan, pemerkosaan, pembajakan, pengkhianatan, dan merampas badan keuangan Negara. Walau secara retorik hal ini cukup mengesankan, namun upaya perwujudan janji-janji dalam Konstitusi 1987 terbukti sangat sulit.

Sementara dalam konstitusi 1987, sistem hukum tidak banyak mengalami perubahan, anggapan kesetiaan pengadilan tehadap Marcos membangkitkan usaha yang lebih keras agar sistem hukum menjadi lebih independen, khususnya Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memberikan supervisi administratif pada pengadilan di bawahnya, hakim, pekerja, dan urusan kedisiplinan pengadilan. Sebelumnya, Departmen Kehakiman bertanggung jawab atas administrasi kehakiman. Konstitusi juga memperluas yurisdiksinya yang sebenarnya sudah luas agar memasukkan perkara “penyimpangan penggunaan kebijaksasnaan yang berlebihan” atau “kurangnya atau terlalu banyaknya yurisdiksi atas bagian-bagian cabang manapun atau instrumentasi pemerintah.” Karena pengadilan tidak memiliki kontrol kebijaksanaan atas acara pengadilannya sendiri, dan mengingat kondisi masyarakat Filipina yang litigious (kecenderungan untuk tidak sepakat khususnya dalam penyelesaian perkara hukum), terdapat beberapa masalah dalam masyarakat yang tidak sampai ke pengadilan.
Bertambah kuatnya pengadilan diikuti oleh kekuasaan pengadilan yang semakin besar. Dan dengan kekuasaan yang semakin besar maka semakin besar pula sorotan pengadilan oleh pihak pers (Haynie 1998).

Pengadilan mendapatkan popularitas dan legitimasi yang cukup tinggi langsung setelah tercetusnya revolusi 1986. Di bawah kepemimpinan kepala hakim Teehankee, salah seorang protagonist terhadap Marcos pada masa akhir kekuasaannya, pengadilan menjadi semakin didukung masyarakat. Survei yang dilakukan Klub Bisinis Makati, sebuah ikatan eksekutif bisnis meminta penilaian terhadap kinerja agensi-agensi pemerintah, dan pengadilan dinyatakan sebagai agensi yang paling baik kinerjanya. Namun serangkaian skandal mewabah dalam pengadilan di tahun 1990an (di bawah kepala hakim Andres Narvasa), termasuk tindakan suap pada hakim-hakim di pengadilan bawah, dipermudahnya akses hakim yang telah pensiun (yang dipekerjakan oleh firma besar) kepada anggota Mahkamah Agung yang sedang bertugas, pihak pemenang perkara yang dibuat oleh pendapat Mahakmah Agung, dan manipulasi penulisan opini publik untuk mendapatkan sebuah hasil tertentu. Sebagai hasilnya, satu dekade setelah turunnya Marcos, survey yang dilakukan Klub Bisnis Makati meranking pengadilan pada posisi sembilan belas dari tiga puluh dua badan pemerintah, di bawah ranking department buruh dan militer. Secara umum, sistem pengadilan menempati ranking tiga puluh dari tiga puluh dua, bahkan tidak lebih baik dari bagian pengumpulan sampah.

v    Perlindungan HAM dan Pembagian Kekuasaan Kekuasaan

Dalam hal perlindungan HAM, Konstitusi menyediakan sebuah perjanjian hak asasi manusia yang memasukkan seluruh bentuk perlindungan dalam perjanjian hak asasi manusia di Amerika Serikat dengan sejumlah bentuk perlindungan tambahan. Misalnya, konstitusi tidak hanya melindungi kebebasan menyatakan pendapat namun juga ekspresi pendapat; tidak hanya perlindungan dari pemeriksanaan tanpa alasan namun juga perlindungan terhadap kebebasan tempat tinggal; perlindungan buruh; urusan kontrak; keyakinan dan aspirasi politik; perlindungan terhadap “hukuman yang mendegradasikan secara fisik dan psikologis terhadap tahanan atau penggunaan fasilitas hukuman yang di bawah standar.” Pasal VIII dari konstitusi mengharuskan pemerintah agar mengatur barang milik dan lingkungan kerja untuk dapat mempromosikan keadilan sosial dan hak asasi manusia.

Dalam konstitusi Negara Filipina juga terdapat pembagian/pembatasan kekuasaan dengan membagi kekuasaan menjadi tiga bagian, yaitu eksekutif, legislatif dan yukikatif. Hal itu tercantum dalam Artikel VI, VII, VII yang mengatur tentang departemen tersebut. Pemabatasan atau pembagian kekuasaan sangat jelas deangan adanya jangka waktu yang ditetapkan dan pembagian bidang-bidang yang berbeda (eksekutiff, legislatif dan yukikatif)

v    Cara Mengubah Konstitusi

Negara filipina pernah melakukan perubahan konstitusi beberapa kali melalui komisi konstitusi yang independen. Yang pada akhirnya menghasilkan format politik yang signifikan, dan tidak terkesan dilakukan setengah hati. Perubahan konstitusi negara Filipina dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk suatu komisi konstitusi yang bertugas melakukan penyelidikan dalam rangka penyusunan naskah rancangan konstitusi. Dalam hal ini, yang perlu dibahas di sini adalah perubahan konstitusi melalui komisi konstitusi. 

Keinginan dari Presiden Corazon Aquino, yang naik sebagai Presiden atas hasil people power setelah diktator Ferdinand Marcos ditumbangkan sekitar akhir Februari 1986 untuk membentuk konstitusi baru yang menjadi hukum tertinggi di negara tersebut. Sebagai kelanjutan, dibentuklah Komisi Konstitusi, yang disebut Constitutional Commission, dan segera dilantik pada tanggal 25 Mei 1986. Jumlah anggota Constitutional Commission, yakni 48 orang, diangkat oleh Presiden berdasarkan masukan dari masyarakat.

Hal yang terpenting, yaitu adanya klausula yang menyatakan:anggota Constitutional Commission tidak mengajukan diri. Terjadilah komposisi anggota perubahan konstitusi dimonopoli kalangan ahli. Di lain pihak, kalangan partai dipersilahkan ikut serta dalam komisi konstitusi ini, tetapi dengan syarat mereka tidak boleh turut dalam pemilu pertama, setelah konstitusi itu diundangkan. Itulah sebabnya, di dalam komisi konstitusi tidak ada wakil dari partai politik (parpol) yang menjadi anggota komisi perubahan konstitusi. Mereka mempunyai kewenangan penuh untuk menghimpun pendapat masyarakat, serta melakukan penyusunan rancangan konstitusi baru. Komisi konstitusi ini efektif bekerja pada tanggal 2 Juni 1986 sampai dengan 12 Oktober 1986, dan menghasilkan Konstitusi Pembebasan dalam waktu lebih kurang tiga bulan.

Cara kerjanya, Constitutional Commission dibagi dalam beberapa komite, kemudian melakukan penyusunan rancangan undang-undang dasar. Rancangan undang-undang dasar yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Constitutional Commission pada tanggal 15 Oktober 1986 tersebut, disampaikan ke publik untuk diperdebatkan. Persetujuan rancangan undang-undang dasar yang dihasilkan oleh Constitutional Commission diputuskan melalui plebesit yang khusus diadakan untuk itu. Representasi dan partisipasi dari rakyat secara langsung menjadi pemutus akhir berlaku-tidaknya konstitusi baru di Filipina. Maksudnya, pengesahan hasil akhi berupa rancangan undang-undang dasar yang telah disetujui Constitutional Commission, kemudian diserahkan kepada rakyat untuk diadakan referendum, apakah disetujui atau tidak. Hasil referendum terhadap rancangan konstitusi baru tersebut disetujui oleh 85 persen rakyat Filipina. Akhirnya konstitusi baru disahkan pada tahun 1987.

Kesimpulannya adalah bahwa negara filipina melakukan perubahan konstitusi dengan cara “Renewal” yakni dengan menyusun sustu konstitusi baru yang berbeda dari konstitusi yang lama. Perubahan konstitusi dengan cara ‘Renewal’ dilakukan dengan prosedur yang panjang dan dengan persiapan yang sangat panjang serta dipertimbangkan secara mendalam.

v    Cara Perubahan Konstitusi

Cara perubahan konstitusi Negara Filipina dapat ditinjau menurut pandangan K.C. Wheare. Menurutnya, dengan menempatkan konstitusi pada kedudukan yang tinggi (supreme) ada semacam jaminan bahwa konstitusi itu akan diperhatikan dan ditaati dan menjamin agar konstitusi akan dirusak dan diubah begitu saja secara sembarangan. Perubahannnya harus dilakukan secara hikmat, penuh kesungguhan dan pertimbangan yang mendalam. Agar maksud itu dapat dilaksanakan dengan baik maka perubahannya pada umumnya mensyaratkan adanya suatu proses dan prosedur yang khusus atau istimewa.

Berdasarkan pandangan Wheare, Negara Filipina melakukan perubahan konstitusi melalui suatu proses khusus dan istimewa. Prosedurnya pun sangat rumit karena untuk melakukan perubahan konstitusi membutuhkan dukungan suara rakyat yang sangat besar, yakni 85 persen. Selain itu, perlu dibentuk komisi konstitusi yang independen dan bertugas menyusun naskah konstitusi yang baru. Dengan demikian, perubahan konstitusi dibuat dengan membuat perimbangan yang mendalam terlebih dahulu serta dilakukan dengan penuh kesungguhan sebagaimana pendapat Wheare.